×
Beranda Profile Informasi & Publikasi Data Layanan Login
×
Visi Misi Struktur Organisasi Tim Kami
×
Berita Artikel Pengumuman Gallery Foto Gallery Video
×
Informasi Keuangan Daerah Statistik Peraturan
×
Maklumat Standar Layanan Pajak Daerah Standar Layanan PBB-P2 Standar Layanan BPHTB Pengaduan Tanya Jawab Konsultasi
×
Pegawai
×
Ubah Password Logout

HADIRI FGD PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PJ. WALIKOTA : BANYAK PROGRAM, ANGGARAN MINIM

Posted by :Administrator


HADIRI FGD PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PJ. WALIKOTA : BANYAK PROGRAM, ANGGARAN MINIM

 

Penjabat (Pj) Wali Kota Tebing Tinggi, Muhammad Dimiyathi S.Sos, M.TP mengungkapkan, begitu banyak program-program yang diajukan, namun pembiayaannya belum diketahui darimana. Karena kemungkinan DAU kita kecil, jadi kalau memang program itu mau jalan, data-data yang dibutuhkan nantinya harus dilengkapi.Hal ini diungkapkan Pj Wali Kota Muhammad Dimiyathi saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 bersama Tim Bidang PAPK Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, Kamis (15/9/2022) di Aula Lantai IV Gedung Balai Kota, Kota Tebingtinggi.

Kegiatan FGD ini diikuti seluruh Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan dilaksanakan selama dua hari, 14 - 15 September 2022.Lebih lanjut, Pj Wali Kota juga menyampaikan rendahnya masyarakat yang melahirkan di fasilitas kesehatan hal tersebut menjadi perhatian bersama. Begitu juga dengan kegiatan lainnya, tahun ini masalah stunting juga menjadi satu penilaian. Jadi data ini juga tolong di input. Juga Pendidikan, PUPR dan lainnya, semua harus di input, jangan datanya dibiarkan diatas meja, ujar Dimiyathi.Sementara itu, Kepala Bidang PAPK Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, Mercy Monika R Sitompul menyampaikan, bahwa terlalu banyak "uang diam" di bank, walau sebenarnya uang tersebut banyak silpa."Dan uang silpa itu baru bisa dipakai setelah P-APBD. Silpa ditiap pemerintah daerah se-Indonesia ini cukup besar, sementara kas negara 'empot-empotan," ujarnya.

Kemudian lanjut Monika, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) saat ini dibayarkan melalui KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. Jika data sekolah sudah lengkap baru dibayarkan. Kita juga meminimalisir persyaratan-persyaratan non teknis. Kalau memang lengkapnya datanya, upload saja dari rumah masing-masing dan akan dibayarkan."Kita berharap suatu hari nanti seluruh Pemda bisa seperti kita, sehingga dalam menghandle satuan kerja tidak susah, semua beres, termasuk laporan keuangannya,""Saya mengapresiasi kepada pemko Tebingg Tinggi di mana di tahun-tahun sebelumnya telah mendapatkan penghargaan WTP, ini menujukan bahwa pemerintah Kota Tebing Tinggi terus semakin baik," ucapnya.

KONSULTASI

Konsultasikan Permasalahan anda mengenai Pajak dan Keuangan Daerah kepada kami

Konsultasi »


TANYA

Tanyakan Permasalahan anda mengenai Pajak dan Keuangan Daerah

Tanya »


PENGADUAN

Laporkan informasi yang penting untuk kami Tindak Lanjuti

Lapor »